Skip to main content
BPJSKITA

follow us

Pencairan JHT Anda di Tolak , Apa Penyebabnya

Ketahui penyebab pencairan JHT anda di tolak - Pada dasarnya program jaminan hari tua yang berupa uang tunai adalah hak dari para peserta jamsostek (BPJS ketenagakerjaan). Pihak mana pun termasuk BPJS selaku badan penyelenggara tidak boleh menolak pengajuan klaim yang di ajukan pesertanya.

Namun berdalih mengikuti aturan yang berlaku perihal memenuhi syarat untuk pengajuan klaim dan juga agar saldo JHT tidak jatuh kepada yang bukan haknya. Pihak BPJS ketenagakerjaan tidak akan mentolelir dan berhak untuk menolak atau menangguhkan pencairan JHT.

Jika ternyata dokumen yang di ajukan tidak valid dengan data peserta yang ada di databasenya BPJS ketenagakerjaan. Hingga peserta yang mengajukan klaim memperbaiki data yang sebenarnya.

Sebelum mendatangi kantor BPJS ketenagakerjaan untuk mengajukan klaim JHT, ada baiknya ketahui terlebih dahulu dokumen apa saja yang wajib di bawa (asli dan photo copy). Kemudian lihat juga apakah saat ini anda sudah memenuhi syarat untuk mengajukan klaim Jaminan Hari Tua.

Jika tidak terdapat perbedaan data kependudukan dengan data kepesertaan, mungkin lebih baik mengajukan permohonan klaim melalui Elektronik klaim karena lebih mudah dan praktis.

Dalam banyak kasus peserta yang hendak mencairkan JHT lalu pergi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan kemudian pulang dengan tangan hampa, karena pengajuan pencairannya di tolak dengan alasan yang beragam.

Di bawah ini beberapa kasus pengajuan klaim Jaminan Hari Tua yang di tolak dan di sertakan juga cara untuk mengatasinya berdasarkan pengalaman dari beberapa teman dan dari sumber lainnya yang dapat di percaya.

Tidak Memegang kartu Peserta Yang Asli

Sebagai peserta namun tidak memegang kartu peserta BPJS ketenagakerjaan maka coba ditanyakan ke HRD di perusahaan tempat bekerja, apabila perusahaan belum menerima kartu kepesertaan anda dari pihak BPJS ketenagakerjaan.

Maka harus mengurusnya dikantor cabang BPJS ketenagakerjaan untuk pencetakan kartu peserta dengan membawa surat dari perusahaan.

Bagaimana jika Kartu Peserta Hilang?

Peserta harus mengurus surat keterangan hilang dari kepolisian dengan mencantumkan nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan surat pernyataan dari perusahaan yang menyatakan kehilangan kartu peserta BPJS.

* Update!

Jika tidak memegang kartu BPJS Ketenagakerjaan atau hilang, bisa cetak kartu digital melalui aplikasi BPJSTKU.

Kepesertaan Masih Aktif

Ketika peserta memutuskan untuk berhenti dari perusahaan karena akan mencairkan JHT dan sudah memegang surat referensi dari perusahaan yaitu Paklaring.

Biasanya si peserta akan langsung mendatangi kantor cabang BPJS untuk pencairan, padahal melakukan hal tersebut akan sia-sia.

Karena sudah bisa di pastikan pengajuan klaim akan di tolak, karena syarat utama untuk mengajukan klaim JHT adalah status kepesertaan Harus Sudah Tidak Aktif. Baik itu untuk peserta yang mengajukan permohonan klaim online atau pun manual

Klaim Online

Untuk Klaim Online atau yang di sebut dengan elektronik klaim (E-klaim) seperti melalui aplikasi BPJSTKU

Apabila kepesertaan masih aktif maka ketika klik > Pengajuan Klaim maka notifikasi yang akan muncul adalah " Opps, Proses tidak dapat di teruskan Status kepesertaan anda masih aktif ".

Klaim Manual

Kemudian apabila klaim dengan mendatangi kantor cabang BPJS ketenagakerjaan (manual) ketika sudah berhadapan dengan petugas BPJS di loket pengajuan klaim atau loket pemeriksaan dokumen.

Yang pertama kali di cek oleh petugas bukan berkas dokumen yang dibawa peserta, melainkan yang di lihat pertama kali melalui komputer adalah Status Aktif dan Tidak Aktifnya

Kemudian jika ternyata masih aktif maka si petugas tidak akan melanjutkan ke tahap Verifikasi dokumen. Paling juga akan menyarankan kepada peserta untuk mempersilahkan datang kembali jika kepesertaan sudah tidak aktif.

Kepesertaan Masih Aktif, Padahal sudah Berhenti Bekerja?

Salah satu syarat untuk mengajukan klaim JHT bagi peserta yang berhenti bekerja adalah adanya jeda waktu selama 30 hari. Di mulai dari tanggal peserta berhenti bekerja.

Maka dengan demikian peserta harus bersabar menunggu satu bulan kemudian hingga perusahaan melaporkan pengunduran diri peserta dan pihak BPJS ketenagakerjaan memprosesnya. dan kemudian perusahaan sedang tidak mempunyai tunggakan iuran bulanan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Cara mengetahui Aktif dan tidak Aktif Peserta BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan sudah meluncurkan aplikasi yang berbasis Android dan IOS, untuk lebih jelasnya silahkan membaca cara cek bpjs ketenagakerjaan

Identitas Kependudukan Berbeda

Data Kartu Keluarga (KK), KTP, dan Kartu Peserta jamsostek/BPJS ketenagakerjaan harus sama. Jika terdapat perbedaan maka ketika mengajukan klaim JHT 100% sudah bisa di pastikan pihak BPJS akan menolak (menangguhkan) pengajuan klaim anda.

Namun jangan khawatir, jika terdapat perbedaan data kependudukan petugas BPJS di loket pengajuan klaim akan memberikan arahan perihal langkah apa yang harus anda lakukan dengan memberikan contoh Formulir Permohonan Koreksi Data dari perusahaan tempat anda bekerja sebelumnya.

Formulir yang berisikan jenis kesalahan seperti yang tertulis dan yang seharusnya, kemudian formulir koreksi data harus diisi oleh perusahaan tempat sebelumnya peserta bekerja.

Namun peserta harus terlebih dahulu memperbaiki data kependudukan yang terkini (E-KTP) jika ada perbedaan di KTP dan KK untuk selanjutnya formulir di bawa oleh peserta sebagai dokumen tambahan agar pencairan JHT berhasil.

Di bawah ini contoh surat formulir permohonan koreksi data dari perusahaan

Bagaimana jika Perusahaan Sudah Tutup

Maka hanya bisa mengajukan klaim JHT di kantor cabang BPJS dimana perusahaan anda terdaftar.

Dimana Tempat Mencairkan JHT?

Untuk klaim jht bisa dilakukan di seluruh kantor cabang (kanwil) BPJS Ketenagakerjaan, Dan di Bank yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Apakah Mengambil JHT Bisa di wakilkan?

Pengambilan Saldo JHT tidak bisa diwakilkan, dan jika si peserta cacat total maka pencairan di wakilkan namun harus disertai surat kuasa, kecuali untuk peserta yang meninggal dunia.

Mengatasi Pencairan JHT di Tolak

Di bawah ini contoh kasus pencairan JHT di tolak seperti vaklaring tidak sesuai dan perbedaan data kependudukan.

Vaklaring Tidak Sesuai

Baca lengkap tentang vaklaring di artikel ini

Mengatasi Data kependudukan Berbeda

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) di kartu peserta dan di E-KTP berbeda, maka harus menyertakan surat permohonan koreksi data dari perusahaan.
  • Nama di kartu Peserta dan E-KTP berbeda, maka harus menyertakan surat koreksi data dari perusahaan.
  • Data E-KTP dengan data Kartu Keluarga (KK) berbeda, maka anda harus mendatangi kantor kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) untuk mengurus /memperbaiki perbedaan di E-KTP dan KK tersebut.

    Menurut petugas di kantor dukcapil " Pada dasarnya setiap warga negara hanya mempunyai satu Nomor Induk Kependudukan dan tidak bisa di ubah, namun jika ternyata ada warga yang mempunyai NIK ganda maka akan di hapus salah satu ".

Jadi pada intinya data kepesertaan anda di BPJS Ketenagakerjaan seperti NIK /Nama anda/ Nama ibu kandung harus sama dengan data di Kartu Keluarga (KK) anda.

Dan jika ada perbedaan maka ketika mencairkan saldo JHT harus membawa serta surat permohonan duplikat /koreksi data dari perusahaan sebagai berkas tambahan pengajuan klaim.

Bagaimana jika perusahaan sudah tidak ada untuk membuat surat koreksi data?

Maka peserta bisa membuat surat keterangan koreksi kesalahan dari kelurahan setempat.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar